Usai Tahan Wali Kota Ambon, KPK Ultimatum Pihak Alfamidi Kooperatif

INDONESIATODAY
indonesiatoday.co.id


Usai Tahan Wali Kota Ambon, KPK Ultimatum Pihak Alfamidi Kooperatif

INDONESIATODAY.CO.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. Richard ditahan usai dijemput paksa dan diperiksa intensif sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon, Maluku.

Tak hanya Richard, KPK juga menahan tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon yang juga orang kepercayaan Richard bernama Andrew Erin Hehanussa.

"Setelah penyidik memeriksa beberapa orang saksi dan mengumpulkan beberapa alat bukti lainnya maka tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 1 Juni 2022," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Firli mengatakan, Richard ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sementara Andrew ditahan di Rutan KPK Kavling C1. Sementara satu tersangka lainnya, yakni Kepala Perwakilan Regional Alfamidi bernama Amri belum ditahan. Firli mengultimatum agar Amri kooperatif terhadap proses hukum.

"KPK mengimbau agar tersangka AR (Amri) kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan surat panggilan akan segera dikirimkan," kata Firli.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menerima suap untuk pembangunan 20 cabang Alfamidi di Kota Ambon.

Firli mengatakan, karyawan Alfamidi bernama Amri yang berpangkat Kepala Perwakilan Regional ini aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard, agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)

"Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL (Richard) meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik AEH (Andrew Erin Hehasnussa) yang adalah orang kepercayaan RL," ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

 

Sumber : liputan6.com
Note:
Apabila isi berita kurang lengkap dan tidak jelas, silahkan baca selengkapnya dengan klik tautan 'Lihat artikel asli' di atas. Jika terdapat kesalahan informasi pada berita ini, silahkan hubungi kami melalui email mediaselebindonesia@gmail.com.
Klik disini untuk mengikuti akun Google News kami agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler Hari Ini