INDONESIATODAY.CO.ID - Calon anggota Legislatif (caleg) dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Provinsi Riau Idris Laena mengajukan sengketa pemilihan umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim Kuasa Hukum Idris Laena, Viktor Santoso Tandiasa, menjelaskan telah terjadi pelanggaran yang membuat kliennya mengalami pengurangan suara sebanyak 4.505 suara.
Menurut Viktor, pengurangan suara terhadap kliennya terjadi di lima kabupaten. Ribuan suara ini hilang lantaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak paham mekanisme pencoblosan.
“Pengurangan suara tersebut karena adanya ketidakpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos antara lambang partai/kolom partai dengan nama caleg yang juga dicoblos maka seharusnya suara tersebut masuk ke dalam suara calon,” kata Viktor dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024).
“Namun, oleh KPPS dimasukkan menjadi suara partai politik saat perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) sehingga tindakan KPPS tersebut merugikan Idris Laena,” ucapnya.
Viktor menjelaskan mekanisme pencoblosan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum.
Dalam beleid itu disebutkan tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan.
Selain itu, Viktor menyebut terdapat beberapa anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik. Hal ini dibuktikan dengan terdaftarnya nama anggota KPPS di Sistem Informasi Politik (Sipol), yaitu berkaitan dengan data keanggotaan partai politik.
“Untuk membuktikan pelanggaran atau kecurangan tersebut kami tim kuasa hukum Idris Laena sudah menyiapkan alat bukti yang akan membuktikan adanya pengalihan suara Idris Laena ke partai politik oleh KPPS,” kata eks Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam penanganan sengketa Pilpres 2024 lalu.
Viktor kini tidak lagi menjadi tim hukum KPU setelah perkara perselisihan hasil pemungutan suara (PHPU) diputus oleh MK pada tanggal 22 April 2024.
Adapun sidang pertama caleg Golkar itu telah digelar pada tanggal 29 April 2024.
Viktor pun berharap dalam perkara Idris Laena ini MK dapat memeriksa pokok perkara ini secara serius dan cermat sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya
Sumber: tvOne
Komentar