indonesiatoday.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manuasia (Kemenkumham) Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, melaksanakan pelantikan 19 Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris pada Selasa 23 Januari 2024 di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel.
Ilham Djaya menyampaikan keyakinannya bahwa para pegawai yang dilantik memiliki integritas dan keberanian yang diperlukan.
Dalam sambutannya, ia berharap agar mereka dapat menjalankan tugas pengawasan notaris dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
Adapun 19 anggota MPD yang dilantik terdiri dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, Kota Pagaralam, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Lahat.
Mereka akan menjabat selama periode Januari 2024 hingga Januari 2027. Selain itu, turut dilantik Penggantian Antarwaktu (PAW) MPDN Kota Palembang Periode April 2022 hingga April 2025.
Ilham Djaya menjelaskan bahwa Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris, dan Akademisi.
Baca Juga: Viral! Dinyinyirin Netizen Karena Gak Punya Karir, Fuji: Lebih Kenceng di Ngepetnya Sih Kak
MPD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam konteks ini, Sumatera Selatan memiliki sebanyak 515 notaris yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota.
Untuk mengawasi aktivitas notaris tersebut, Kemenkumham Sumsel membentuk enam Majelis Pengawas yang mencakup wilayah-wilayah tertentu di provinsi ini.
Baca Juga: Heboh! Mayang dan Aaliyah Sama-Sama Ganti Warna Rambut, Netizen: Seperti Adik Kakak
Ilham Djaya menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan notaris oleh seluruh MPD.
Ia mengajak mereka untuk memahami tugas sebagai pembina dan pengawas, sehingga notaris dapat menghindari pelanggaran terhadap kode etik dan hukum yang berlaku.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi, antara lain Kepala Bidang Hukum, Yenni, Analis Hukum Ahli Madya, Budiman Santoso, Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sumsel24.com
Komentar