Jimly Sebut DPR Langgar UU karena Copot Hakim MK

INDONESIATODAY
indonesiatoday.co.id


Jimly Sebut DPR Langgar UU karena Copot Hakim MK

INDONESIATODAY.CO.ID – Penggantian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari utusan DPR, Aswanto, menuai kritik. Pasalnya, tindakan pencopotan terhadap hakim kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, itu dinilai tidak sesuai aturan.

Kritik tersebut disampaikan mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie. Sosok yang juga pakar hukum tata negara itu menilai keputusan DPR mengganti Aswanto tidak berdasar. Mestinya, DPR taat pada Undang-Undang (UU) MK yang berlaku.

Jimly menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK yang lama, masa jabatan Aswanto baru akan berakhir pada Maret 2024. Sementara jika merujuk UU MK yang baru, masa jabatannya bahkan akan habis lebih lama. ”Kalau dengan UU baru masa jabatan hakimnya sampai Maret 2029,” ujarnya.

Jimly mempertanyakan apa dasar DPR memberhentikan Aswanto dari hakim konstitusi. Dia menilai, tindakan DPR keliru.

Pria kelahiran Sumatera Selatan itu berpendapat, DPR tidak berwenang mencopot hakim MK sebelum habis masa jabatan. Kecuali, yang bersangkutan berstatus berhalangan tetap. Atas dasar itu, Jimly mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan keppres pergantian hakim MK.

Kritik serupa disampaikan Constitutional Lawyer Viktor Santoso Tandiasa. Sosok yang sudah 11 tahun beracara di MK itu menilai DPR sudah menabrak UU MK yang dibuatnya sendiri. ”Pasca diundangkannya UU tahun 2020 semua hakim MK yang menjabat, secara otomatis diberhentikan pada usia 70 tahun,” ujarnya.

Sumber : jawapos.com
Note:
Apabila isi berita kurang lengkap dan tidak jelas, silahkan baca selengkapnya dengan klik tautan 'Lihat artikel asli' di atas. Jika terdapat kesalahan informasi pada berita ini, silahkan hubungi kami melalui email [email protected].
Komentar
Menarik untuk dibaca
Terpopuler Hari Ini