INDONESIATODAY.CO.ID - Kantor kejaksaan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengajukan banding untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai intimidasi terhadap stafnya.
ICC mengatakan bahwa ancaman tersebut merupakan pelanggaran terhadap “administrasi keadilan” yang dilakukan oleh pengadilan kejahatan perang permanen di dunia.
Kantor Jaksa ICC Karim Khan yang berbasis di Den Haag mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa semua upaya untuk menghalangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabatnya secara tidak patut dan harus segera dihentikan.
Meskipun pernyataan jaksa tidak menyebut Israel sebagai pelakunya namun pernyataan tersebut dikeluarkan setelah para pejabat Israel dan AS memperingatkan konsekuensi terhadap ICC jika mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan atas perang Israel di Gaza .
“Kantor ICC berupaya untuk terlibat secara konstruktif dengan semua pemangku kepentingan kapan pun dialog tersebut konsisten dengan mandatnya berdasarkan Statuta Roma untuk bertindak independen dan tidak memihak,” kata kantor Khan.
“Independensi dan ketidakberpihakan tersebut akan terkikis, ketika individu mengancam akan melakukan pembalasan terhadap Pengadilan atau terhadap personel Pengadilan jika Kantor tersebut, dalam memenuhi mandatnya, mengambil keputusan mengenai investigasi atau kasus-kasus yang berada dalam yurisdiksinya.”
Ia menambahkan bahwa Statuta Roma, yang menguraikan struktur dan wilayah yurisdiksi ICC, melarang ancaman terhadap pengadilan dan pejabatnya.
RPJMD Mahulu Tahun 2021-2026 Disetujui, Wabup Minta OPD Segera Susun Renstra
Selama seminggu terakhir, laporan media mengindikasikan bahwa ICC mungkin mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat teras Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tindakan negara tersebut di Gaza.
Pengadilan dapat mengadili individu atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Militer Israel telah membunuh hampir 35.000 orang di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut sejak dimulainya perang pada 7 Oktober.
Berita tentang kemungkinan tuntutan ICC terhadap pejabat Israel menyebabkan penolakan keras dari negara tersebut dan sekutunya di Amerika Serikat.
Pada hari Selasa, Netanyahu merilis pesan video yang menegur pengadilan
. “Israel mengharapkan para pemimpin dunia bebas untuk berdiri teguh melawan serangan keterlaluan ICC terhadap hak membela diri yang melekat pada Israel,” katanya.
“Kami berharap mereka menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk menghentikan tindakan berbahaya ini.”
Di Washington, beberapa legislator meminta Presiden Joe Biden untuk campur tangan dan menggagalkan tindakan ICC terhadap Israel.
“Ini akan menjadi pukulan fatal bagi peradilan dan moral ICC jika melakukan tindakan melawan Israel,” tulis Senator Demokrat John Fetterman dalam postingan media sosial minggu ini.
“Meminta [Biden] untuk melakukan intervensi sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah terhadap Israel.”
Pada tahun 2021, pemerintahan Biden mencabut sanksi AS terhadap pejabat ICC yang dijatuhkan oleh mantan Presiden Donald Trump.
Israel dan AS belum meratifikasi Statuta Roma, namun Palestina, negara pengamat tetap di PBB, telah menerima yurisdiksi pengadilan tersebut.
Pengadilan telah menyelidiki kemungkinan pelanggaran Israel di wilayah pendudukan Palestina sejak tahun 2021. Khan mengatakan timnya sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza.
Pada bulan Oktober, Khan mengatakan pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi atas potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh pejuang Hamas di Israel dan oleh pasukan Israel di Gaza.
Israel Tuding 2 Jaksa
Sementara itu media Israel The Jerusalem Post menuding Khaled al-Shouli, salah satu jaksa ICC yang akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kepala jaksa ICC Karim Khan telah mengajukan surat perintah penangkapan terkait dengan dakwaan kejahatan perang terhadap Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi.
Menurut media ini, Al-Shouli pernah mengatakan dalam wawancara televisi Almagharibia Aljazair, yang ditayangkan pada tanggal 8 Oktober, bahwa serangan tersebut yang menyebabkan lebih dari 1.200 orang terbunuh dan lebih dari 250 lainnya diculik dibenarkan berdasarkan hukum internasional.
Al-Should mengklaim serangan itu adalah “reaksi terhadap pelanggaran Israel.”
Meskipun al-Shouli dilaporkan menerima bahwa mungkin telah terjadi “beberapa pelanggaran [kejahatan perang atau hak asasi manusia]” yang dilakukan Hamas, ia menyatakan, “Kami tahu bahwa pihak Palestina mempunyai niat untuk menghormati aturan hukum internasional karena pihak Palestina telah melakukannya menjadi anggota ICC.”
Israel, lanjutnya, “tidak berkomitmen terhadap hukum internasional” karena tidak mengakui ICC.
Selain itu, pengacara Perancis-Aljazair Abdelmajid Mrari menggambarkan Hamas sebagai gerakan perlawanan.
Mrari juga merupakan salah satu dari 600 pengacara yang telah mengajukan bukti dalam penyelidikan ICC saat ini.
Menurut media ini, Mrari dan al-Shouli dilaporkan telah mewakili Hamas atau anggotanya dalam tuntutan pengadilan sebelumnya
Sumber: Tribunnews
Komentar