indonesiatoday.co.id - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan berupaya menghadirkan sebuah kebijakan yang pro terhadap semua kalangan, termasuk juga buruh.
Salah satu langkah yang akan dilakukan Ganjar adalah melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang banyak dikeluhkan kaum buruh.
Dengan begitu, kata Ganjar, kebijakan tersebut tidak lagi dipersoalkan di kalangan buruh maupun pengusaha.
“Ya kita mengevaluasi, jadi kalau kita ketemu pengusaha bertemu dengan pelaksana dari pemerintah, bertemu dengan buruh,” kata Ganjar usai bertemu UMKM dan Buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).
Baca: Ada ketidakpuasan buruh atas penetapan UMP, ini reaksi DPR
Ganjar mengakui dirinya sempat berdiskusi dengan kalangan buruh hingga pengusaha terkait UU Omnibus Law ini.
Hasilnya, mereka para buruh menilai ada sebuah hal yang keliru dengan peraturan tersebut.
“Soal perburuhan ya kok semuanya tidak nyaman ya, rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintahnya tidak nyaman, pengusahanya enggak nyaman, ada yang keliru,” jelasnya.
Maka dari itu, Ganjar menilai perlunya sebuah momen agar duduk bersama antara pemerintah, pengusaha dan buruh guna mereview Omnibus Law ini.
Baca: Formula Ganjar untuk sejahterakan buruh
Dengan harapan, ada sebuah titik kesamaan terhadap UU yang kontroversial tersebut.
“Ini yang saya sampaikan kemarin di Apindo juga. Rasa-rasanya, kita butuh duduk bersama untuk mereview apakah kita akan menggunakan rezim pengusaha, apa rezim pengupahan atau mungkin ada skim yang lain,” jelas Ganjar.
Kita contohkan, lanjut Ganjar, kita punya skema pengupahan apa yang bisa dikontribusikan oleh pemerintah yang bisa membantu buruh kawan-kawan ini mereka bisa hidupnya lebih baik.
"Praktek saya waktu itu ya kita dorong dengan subsidi transportasi, kita menyiapkan perumahan untuk buruh, memang belum banyak tapi transportasi sudah cukup membantu,” imbuh Ganjar.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: ruangkota.com
Komentar