Sudah 138 Desa Terdampak Banjir, Empat Kabupaten Tetapkan Status Tanggap Darurat

PONTIANAK - Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) Daniel menyebutkan, hingga saat ini sudah 138 desa yang terdampak bencana banjir di Kalbar. Desa-desa tersebut tersebar di enam kabupaten.

"Sebanyak 138 desa yang tersebar di enam kabupaten di Kalbar terdampak banjir yakni Bengkayang, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Landak, Sambas dan Sintang. Kalau dari sisi jumlah warga yang terdampak sebanyak 24,256 kepala keluarga atau 75,485 jiwa. Kondisi banjir ada yang sudah surut, dan ada yang masih dalam kondisi banjir dengan ketinggian bervariasi," ujarnya di Pontianak, Jumat (19/1).

Ia menjelaskan, dari enam kabupaten yang terdampak banjir, sudah empat kabupaten melakukan penetapan status tanggap darurat dalam rangka penanganan bencana banjir yakni Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak dan Kubu Raya.

"Kemudian satu kabupaten yakni Kabupaten Sintang menetapkan status siaga darurat bencana banjir. Penetapan status itu untuk penanganan banjir di daerah supaya lebih cepat," katanya.

Ia menjelaskan, kondisi banjir yang terjadi di Kalbar sejak 4 Januari 2024 tersebut semua diakibatkan kondisi hujan dengan intensitas yang tinggi.

Hal itu mengakibatkan banjir di daerah yang memang termasuk rawan banjir.

"Sejak awal tahun ini kondisi hujan di Kalbar intensitasnya tinggi. Selain itu juga dampak dari sungai yang dangkal dan resapan lahan yang kritis," jelasnya.

Baca Juga: Inspiratif, Kisah Seiko Manito Pemuda Singkawang Pendiri Topindoku

Menurut Daniel, dengan kejadian ini, perlu dilakukan mitigasi bencana banjir dengan melakukan pendalaman (pengerukan) sungai yang dangkal, penutupan lahan kritis dengan penghijauan, dan pembenahan tata ruang demi menjaga resapan air.

"Terkait penanganan banjir sendiri, semua pihak sudah bahu-membahu mulai dari pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri serta pihak lainnya. Bantuan baik dari pemerintah daerah atau dari masyarakat yang peduli sudah disalurkan ke masyarakat yang terdampak. Kita mengimbau masyarakat di daerah rawan banjir untuk terus waspada," ucapnya.

Benahi Pendangkalan

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Yuliana mendorong Pemprov Kalbar segera membenahi berbagai wilayah di Kalbar, yang rentan menjadi langganan banjir disebabkan pendangkalan alur sungai. Hal ini karena masyarakat yang menjadi korban langganan air sangat menantikan langkah konkret pemerintah.

"Bencana banjir, air pasang yang menggenangi pemukiman warga sudah sering terjadi. Penyebabnya memang beragam. Seperti tingginya intensitas hujan, air pasar laut tinggi dan lain-lain. Sementara alur sungai di Kalbar juga mengalami pendangkalan sehingga air sungai meluap," ucapnya.

Menurutnya, sangat penting bagi Pemprov Kalbar untuk menerapkan Peraturan Daerah tentang Daerah Aliran Sungai yang sudah disusun dan disahkan jauh-jauh hari.