Terbaru Hukum & Politik Heboh & Viral Peristiwa Kesehatan Olahraga Musik & Video Unik

Serikat Pekerja soal Putusan UU Cipta Kerja MK: Konyol Benar

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) konyol.

"Disampaikan oleh MK bahwasanya undang-undang tersebut tetap berlaku sambil dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Apabila tidak ada perbaikan dalam waktu 2 tahun UU Cipta Kerja tetap berlaku, itu kan konyol bener, menurut saya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/11).

Ia mengira ketika MK menyebutkan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional, maka aturan tersebut akan dibatalkan dan kembali berlaku ke aturan-aturan sebelumnya.


Lihat Juga :
Buruh Sebut Pemerintah Harus Buat UU Cipta Kerja dari Nol

Putusan berkata lain, hakim MK justru memberi ruang kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang omnibus law tersebut. Pasalnya secara prosedural pembentukan UU tersebut tidak sesuai perundang-undangan.

Namun demikian, Mirah menyatakan pihaknya akan tetap melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2021. Ia pun mengaku akan terus berkoordinasi dengan seluruh lintas federasi buruh yang ada.

Ia pun mengingatkan kepada pemerintah, apabila mogok nasional berlanjut negara akan menanggung kerugian hingga triliunan rupiah.

"Jangankan 3 hari, waktu itu sehari saja negara rugi puluhan triliun. Dulu 2012 pernah juga kita kan tutup tol saat pemerintahan Pak SBY, rugi puluhan triliun negara," ujarnya.

Lihat Juga :
Gugatan Ditolak, Airlangga Klaim Aturan Turunan Ciptaker Tetap Berlaku

Mirah menyerukan kepada buruh untuk mematikan produksi dan turun ke lapangan untuk melakukan aksi mogok nasional.

Sebelumnya, MK memutuskan untuk menolak sebagian gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan elemen buruh. Namun, MK tetap memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki aturan tersebut dalam waktu 2 tahun.

"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)
Dipublikasikan pada 25 Nov 2021 19:35 PM
Sumber: cnnindonesia.com
IndonesiaToday merupakan situs agregator berita yang mengambil informasi dari berbagai sumber berita terpercaya dan menampilkannya dalam satu situs. Semua informasi yang ditampilkan adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis berita (sumber).
Komentar
Terbaru dari cnnindonesia.com
Paling banyak dibaca hari ini