indonesiatoday.co.id - Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H menyebut bahwa publik saat ini sedang menanti sikap tegas Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.
Sikap tegas yang di maksudkan Viktor Manbait itu terkait pernyataan Kapolda NTT untuk memberantas dugaan praktik pemotongan hak anggota dalam Operasi Mantap Brata (OMB) Polri 2023-2024.
Sebelumnya, Kapolresta Kupang dicopot dari jabatannya dan diwajibkan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri lantaran praktik serupa.
Baca Juga: Kesempatan Emas di Awal Tahun! Bank BRI Buka Lowongan Kerja Terbaru, Daftar Cukup Lewat Link Disini
Belum lama dengan peristiwa itu, publik kembali dihebohkan lagi dengan adanya surat terbuka anggota Polres TTU melalui media sosial dan diberitakan oleh sejumlah terkait adanya pemotongan hak anggota Polres TTU dalam OMB.
"Kita sangat setuju dengan sikap tegas Kapolda NTT yang baru, yang tidak akan berkompromi dengan pimpinan Polri di daerah yang tega memotong hak anggota dalam OMB," kata Viktor, Selasa (02/01/2024).
Dijelaskan Viktor bahwa anggota Polres TTU diketahui hanya menerima uang sebesar Rp 500.000 dari yang seharusnya Rp 1.000.000.
Baca Juga: Kapolres di NTT Diduga Sunat Dana Pengamanan Pemilu, Kapolda Akhirnya Buka Suara
Penjelasan Kapolres TTU, AKBP Moh Mukhson, bahwa pengaman OMB diperbantukan lagi kepada anggota polsek dengan melakukan koordinasi dengan kapolsek setempat karena pertimbangan jauhnya jarak dari tempat tugas anggota OMB, jelas menurunkan derajat dan pentingnya OMB yang digelar oleh Mabes Polri.
Karenanya tidak semua anggota Polri terlibat dalam OMB lantaran harus melalui seleksi umur dan juga kesehatan.
Dikatakan Direktur Lakmas itu bahwa secara keseluruhan, anggota Polri yang terlibat dalam OMB hanya 434.197 personil dan di Kabupaten TTU hanya 115 personil.
"Publik menanti tindak lanjut dan sikap tegas Kapolda NTT yang telah mengirim Tim Polda NTT untuk merespon praktik pengebirian hak personil Polri yang terjadi di Polres TTU, sehingga tidak ada kesan Polda NTT terutama Polres TTU tidak serius dalam pengamanan Pemilu 2024," pungkasnya.
Baca Juga: Polres TTU Diduga Sunat Dana Pengamanan Pemilu, Anggota Polri Buat Surat Terbuka Melalui Medsos
Ia pun mengungkapkan bahwa kedatangan Paminal Polda NTT ke Polres TTU beberapa waktu lalu diharapkan memberikan harapan dalam tindak lanjut penanganan praktik pemotongan hak anggota dalam OMB.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: batastimor.com
Komentar