Perwira Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, Pengamat Pertanyakan Pertahanan Nasional

INDONESIATODAY
indonesiatoday.co.id


Perwira Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, Pengamat Pertanyakan Pertahanan Nasional Jakarta: Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mempertanyakan unsur pertahanan nasional dari pengangkatan perwira aktif TNI penjabat (Pj) kepala daerah. Anggota TNI aktif dinilai hanya boleh menduduki jabatan struktural di 10 instansi sipil yang berkaitan dengan pertahanan negara.

"Apakah penjabat kepala daerah berkaitan langsung dengan pertahanan negara? Karena dilihat filosofi dari jabatan yang boleh diemban oleh TNI aktif di jabatan sipil itu keseluruhannya masih berkaitan dengan tugas pokok mereka sebagai aktor pertahanan," kata Ray dalam diskusi daring bertajuk 'Pro Kontra Tentara Jadi Penjabat Kepala Daerah', Jumat, 27 Mei 2022.

Ketentuan anggota TNI-Polri aktif yang dapat menduduki jabatan struktural tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang TNI. Terdapat 10 instansi sipil yang boleh diduduki.

Instansi itu meliputi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Lembaga Sandi Negara. Lalu, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung (MA).

"Apa artinya, pelibatan TNI aktif dalam jabatan sipil itu tidak boleh jauh dari fungsi pokok sebagai lembaga yang berhubungan dengan pertahanan negara," ujar Ray.

Baca: 5 Pj Daerah Papua Diminta Jaga Keamanan dan Ketertiban

Penjabat kepala daerah, kata Ray, apakah dianggap sebagai pertahanan negara. Jika tak ada penegasan terkait hal itu maka dikhawatirkan terdapat kecenderungan perwira aktif TNI boleh menduduki posisi instansi sipil lain.

"Apakah dengan sendirinya mendudukan TNI aktif di penjabat kepala daerah maka dengan sendirinya maka TNI aktif pun boleh duduk di Jabatan yang tidak berhubungan pertahanan?," ucap Ray.

Sebelumnya, penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, menjadi sorotan. Lembaga swadaya masyarakat mengkritik penunjukan itu karena Andi merupakan perwira tinggi TNI aktif dan dinilai melanggar ketentuan UU TNI.

Sumber : medcom.id
Note:
Apabila isi berita kurang lengkap dan tidak jelas, silahkan baca selengkapnya dengan klik tautan 'Lihat artikel asli' di atas. Jika terdapat kesalahan informasi pada berita ini, silahkan hubungi kami melalui email mediaselebindonesia@gmail.com.
Klik disini untuk mengikuti akun Google News kami agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler Hari Ini