Papua Nugini Umumkan Keadaan Darurat Setelah 16 Orang Tewas dalam Kerusuhan

The Papua Journal - James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat pada Kamis (10./01), memberhentikan pejabat pemerintah dan polisi setelah 16 orang tewas dalam kerusuhan di negara kepulauan Pasifik itu.

Protes polisi dan sektor publik terjadi pada Rabu (09/10) atas pemotongan gaji yang oleh para pejabat dianggap sebagai kesalahan administratif berubah menjadi pelanggaran hukum.

Baca Juga: Refleksi dan Pernyataan Publik Akhir Tahun 2023, Forum Cik Di Tiro: Selamatkan Indonesia, Menolak Lupa, Melawan Ketamakan Berkuasa

Tayangan televisi menunjukkan ribuan orang di jalan-jalan ibu kota Port Moresby, banyak dari mereka membawa barang dagangan yang tampaknya dijarah ketika asap hitam mengepul di kota itu.

Sembilan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby dan tujuh orang tewas di Lae, di utara negara pertambangan emas dan tembaga tersebut, demikian laporan stasiun televisi pemerintah Australia ABC pada Kamis, mengutip polisi.

James Marape mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah memberhentikan kepala polisi Papua Nugini dan birokrat penting di departemen keuangan dan perbendaharaan sementara pemerintah melakukan peninjauan terhadap penyebab kerusuhan.

“Ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi,” katanya di hadapan jurnalis, seraya menambahkan bahwa peninjauan tersebut akan memastikan pihaknya mengamankan demokrasidan supremasi hukum.

Sekitar 1.000 personel militer disiagakan untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut, katanya.

Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun 2023 Muhammadiyah, Busyro Muqoddas: Demokrasi Dikebiri, HAM Dihantam, PSN Diidolakan

Kekerasan di ibu kota mereda pada hari Kamis (11/01), dan pemerintah mengerahkan polisi tambahan untuk menjaga ketertiban.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Port Moresby mengatakan polisi telah kembali bekerja, namun ketegangan masih tinggi.

“Ketenangan yang relatif dapat berubah sewaktu-waktu,” katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa pihaknya telah menerima laporan kekerasan di beberapa wilayah lain di negara tersebut.

Beberapa warga China terluka ringan, dan toko-toko milik Tiongkok menjadi sasaran vandalisme dan penjarahan, kata kedutaan China.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mengatakan komisi tinggi negaranya sedang memantau situasi tersebut, dan Canberra belum menerima permintaan bantuan apa pun dari Papua Nugini, yang secara rutin didukungnya dalam bidang kepolisian dan keamanan.