
Dari undangan yang diterima detikcom, Migrant CARE akan mendatangi Komnas HAM pada Senin (24/1/2022), pukul 13.00 WIB.
"Berdasarkan laporan yang diterima Migrant CARE, di lahan belakang rumah Bupati tersebut, ditemukan ada kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya mengalami eksploitasi," ucap Ketua pusat studi migrasi Migrant CARE, Anis Hidayah, dalam keterangannya, Minggu (23/1/2022).
Baca juga: Komisi III Desak Firli Investigasi Isu Bocornya OTT Bupati LangkatAnis menyebut, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. "Kiat merupakan praktik perbudakan modern," katanya.
Diketahui, Bupati Langkat terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Langkat. Beberapa orang diamankan termasuk Bupati Langkat, Terbit Rencana.
KPK mengungkap Terbit Rencana mengatur fee dari paket pengerjaan proyek. Paket proyek itu dibuat sejak 2020. Terbit Rencana bekerja sama dengan saudara dan sejumlah jajaran yang disebut orang kepercayaannya dalam membuat paket proyek.
Baca juga: NasDem Sumut Nilai Bupati Langkat Korupsi Gegara Mahar PolitikSelain Terbit Rencana, KPK menetapkan lima tersangka lain. Satu orang sebagai pemberi dan lima lainnya sebagai penerima.
Pemberi:
1. MR (Muara Perangin Angin) selaku swasta
Diduga penerima:
1. TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) selaku Bupati Langkat
2. ISK (Iskandar PA) selaku Kepala Desa Balai Kasih atau kakak kandung Terbit Rencana
3. MSA (Marcos Surya Abdi) selaku swasta/kontraktor
4. SC (Shuhanda Citra) selaku swasta/kontraktor
5. IS (Isfi Syahfitra) selaku swasta/kontraktor
(aik/imk) bupati langkat migrant care bupati langkat kena ott komnas ham