PUBLIKSATU, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pengumpulan informasi dan data awal sebelum dilakukan proses penyelidikan terkait dugaan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan asal Jerman, SAP yang diungkap Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) atau Department of Justice (DoJ).
Menurut Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dirinya sudah memerintahkan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) untuk segera melakukan pulbaket atau pengumpulan informasi dan data awal.
Baca Juga: Partai Demokrat Usung Tunggal La Ode Darwin Bacabup Mubar
"Sementara kita tunggu hasil pulbaketnya seperti apa. Dan mungkin kalau ke depannya mereka akan mengajukan semacam surat sprin (surat perintah) penyelidikan, yang penting bahwa dari pulbaket itu mereka memang menemukan segala hal yang menyangkut dengan SAP ini," ujar Nawawi Pomolango seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/1).
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku, bahwa KPK sudah menerima dokumen-dokumen yang bersifat umum terkait dengan SAP.
"Saya barusan dapat WA dari Direktur PJKAKI (Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi), KPK sudah mendapatkan dokumen-dokumen yang sifatnya masih umum," kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).
Dokumen yang bersifat umum itu, lanjut Alex, misalnya terkait dengan persetujuan untuk perjanjian penundaan penuntutan, terkait dengan perintah dari NYSE, NYSE itu bursa efeknya Amerika, karena di sana ternyata kasus SAP tidak hanya disidik oleh FBI atau DoJ, tetapi NYSE itu juga melakukan penyidikan," jelas Alex.
Selain itu kata Alex, pihaknya juga telah mendapatkan dokumen menyangkut ringkasan perkara tersebut.
"Nanti untuk dokumen-dokumen yang lebih detail yang menyangkut penanganan perkara di Indonesia, pihak FBI akan menyurati kami di KPK," terang Alex.
Baca Juga: Satker Terbaik l, Lapas Baubau Dianugerahi Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan
Ketika mendapatkan dokumen detail tersebut kata Alex, maka akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan, maupun di tahap penyidikan. Bahkan, KPK juga akan terus berkoordinasi supaya dokumen yang diperoleh FBI maupun NYSE bisa digunakan untuk penanganan perkara penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di persidangan.
"Jadi informasi sudah beberapa sudah. Dan teman-teman juga sudah dapat juga kan ringkasan itu. Ternyata banyak juga kan, ada dari kementerian, ada dari BUMN, dan ada di BUMD. Ya itu nanti pasti kami akan dalami sejauh mana tindak pidana itu dilakukan suap itu kepada para pejabat-pejabat di Indonesia," pungkas Alex.
Kasus suap lintas negara itu terungkap dari dokumen pengadilan terhadap SAP yang dimuat dalam berita resmi Departemen Kehakiman AS, Kamis (11/1).
Dalam berita resmi itu, SAP dituntut untuk membayar lebih dari 220 juta AS dalam bentuk denda maupun administrasi atas kasus suap kepada pejabat pemerintahan di Afrika Selatan dan Indonesia.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: publiksatu.co
Komentar