indonesiatoday.co.id, JAKARTA-- Viral video di media sosial, Sekda Takalar Muhammad Hasbi diduga mengampanyekan capres-cawapres nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekda Muhammad Hasbi mengkampanyekan capres 02 saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa' Takalar, Sulawesi Selatan.
Dalam video viral tersebut Hasbi lantang menyebutkan bila Gibran menang, maka program PPPK dan pengangkatan CPNS akan dilanjutkan oleh Gibran.
"Takalar pro kepada PPPK yang ada, tapi yang belum terangkat mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Itu jalannya,” katanya.
Baca Juga: Menparekraf Sebut Pariwisata Riau Berkontribusi Besar dalam Pergerakan Wisata Nusantara
“Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS. Itu harus diapresiasi pengangkatan CPNS, kita butuh," ucapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Finsensius Mendrofa, mendesak agar Bawaslu Kabupaten Takalar hingga Bawaslu Provinsi Sulsel untuk segera menelusuri dugaan pelanggaran terserbut.
Karena, jika dilihat secara baik di video yang beredar satu menit itu, acara tersebut digelar pada tanggal 10 Januari 2024.
"Kami mendesak Bawaslu Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan usut, telusuri dugaan pelanggaran. Jangan biarkan ASN tidak netral di Pilpres 2024, apalagi sampai melakukan kampanye terselebung mendukung salah satu paslon. Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Finsen, kepada indonesiatoday.co.id, Selasa (16/1/2024).
Baca Juga: Konsolidasi Jelang Kampanye Terbuka, Ganjar: Tertib untuk Mengikuti Aturan
Finsen menuturkan, berdasarkan narasi dari video tersebut, Sekda Takalar membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo yang menjanjikan akan melanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS, jika putranya Gibran terpilih.
Harusnya, kata dia, sebagai Sekda Takalar, semestinya justru mengimbau agar para guru untuk menjaga netralitas, bukan malah menyampaikan pesan dugaan kampanye terselubung.
"Ini patut diduga sudah terang-terangan melakukan pelanggaran berat. Bawa-bawa nama Pak Jokowi lagi," tuturnya.
Baca Juga: Petinggi HIKMA Sumut Sebut Pejabat Tinggi Madina Diduga Terima Setoran Miliaran dari Suap PPPK 2023
"Kami tidak ingin Pemilu yang sudah berjalan damai dan kondusif saat ini dicederai karena tidak netral," tegas Finsen.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: pojoksatu.id
Komentar