KLIKANGGARAN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa -Tengah Muhammad Amin mengatakan, memasuki masa tenang merupakan masa yang cukup rawan terjadinya money politik. Karena itu para pengawas pemilu hingga ke jenjang paling rendah di tingkat desa, agar mewaspadai kejadian tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Muhammad Amin dalam sambutan di depan 700 lebih petugas pengawas kecamatan se -Jawa Tengah dalam gelaran Apel Siaga yang dipusatkan di Obyek Wisata Dieng Banjarnegara, Kamis (01/01/24).
" Jangan ragu bangun kerja sama dengan pihak eksternal untuk mengawasi kegiatan pemilu. Dengan kerjasama yang baik diharapkan bisa menciptakan pemilu yang bersih dan damai. Karena masa tenang itu masa krisis lahirnya money politik," ujar Ketua Bawaslu.
Menurutnya, sangat dibutuhkan pengawas pemilu yang memiliki pengetahuan regulasi memadai. Juga komitmen dalam pengawasan yang berlangsung sungguh - sungguh. Hal ini bisa mengurangi jumlah pelanggaran.
Dijelaskan dari laporan sementara, selama 2023 terdapat 171 pelanggaran. Hasilnya, ada penyelanggara dan ASN yang dipecat karena tidak netral.
Dari jumlah tersebut sebanyak 101 kasus dugaan pelanggaran merupakan temuan internal Bawaslu dan sisanya berupa laporan dari masyarakat. Dugaan pelanggaran tersebut terdiri atas empat jenis. Meliputi pelanggaran administrasi, kode etik, peraturan perundang-undangan lain, dan pelanggaran pidana Pemilu.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini juga menjelaskan pasca pengawas TPS terbentuk, perlunya adanya pengawalan sekaligus arahan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran tingkat TPS mengingat persiapan pemungutan dan penghitungan suara akan segera dilaksanakan beberapa hari lagi.
Arahan dan pembekalan bagi jajaran pengawas TPS perlu dilakukan khususnya Pengawas Kecamatan, Desa, maupun Kelurahan, karena mereka merupakan garda terdepan pemilu 2024 (Nanang AN).
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: klikanggaran.com
Komentar