Kapasitas Gereja-Mal 50 Persen, Wisata Pengundang Kerumunan Ditutup

JawaPos.com – Sebulan menjelang pemberlakuan pengetatan aktivitas saat momen Natal dan tahun baru (Nataru), pemerintah menerbitkan pedoman bagi para kepala daerah. Harapannya, waktu persiapan banyak sehingga kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik. Juga dapat mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pengetatan itu diterbitkan dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021.

Instruksi yang dipublikasikan pada Rabu (24/11) itu ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya yang membedakan Jawa-Bali dan non-Jawa-Bali, pemberlakuan pedoman tersebut disamakan secara nasional.

Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal menjelaskan, inmendagri tersebut mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dengan ketersediaan waktu yang panjang, diharapkan pelaksanaan di lapangan juga baik.

Rencananya, pekan ini ada rapat koordinasi seluruh elemen pusat dan daerah. ”Untuk menjelaskan secara baik tentang kesiapan kita dan apa situasi yang akan kita hadapi,” ujarnya kemarin.

Dalam Inmendagri 62/2021, secara garis besar ada empat aspek yang harus dipedomani. Yakni, kebijakan umum, pelaksanaan perayaan dan ibadah Natal, pelaksanaan perayaan tahun baru dan pusat perbelanjaan, serta pengaturan di tempat wisata.

Dalam kebijakan umum, pemda diminta melarang mudik, cuti, hingga pengetatan protokol kesehatan dan pengaktifan satgas masing-masing. Selain itu, memberlakukan standar aktivitas masyarakat setara PPKM level 3.

Kemudian, dalam aspek pelaksanaan perayaan dan ibadah Natal, inmendagri mewajibkan pembentukan satgas di setiap gereja, menyiapkan protokol kesehatan ketat, dan skenario perayaan yang minim kerumunan. Misalnya, ibadah secara hybrid, pembatasan kapasitas 50 persen, hingga perayaan sederhana.

Pada aspek pelaksanaan tahun baru, inmendagri mewajibkan daerah melarang kegiatan tahun baru. Mulai pawai, arak-arakan, hingga perkumpulan. Kemudian, kegiatan di pusat perbelanjaan, bioskop, dan restoran dibatasi 50 persen dengan batas operasional pukul 21.00.

Untuk kegiatan wisata, pemda diwajibkan melakukan rekayasa di titik wisata. Misalnya, pemberlakuan ganjil genap kendaraan, pembatasan kunjungan 50 persen, hingga pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi.

Safrizal menambahkan, semua yang diatur dalam inmendagri harus dilaksanakan. Agar berjalan efektif, pihaknya juga meminta kerja sama dari masyarakat. Sebab, sangat sulit jika pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. ”Demi penanganan pandemi Indonesia terus membaik,” imbuhnya.

Terkait dengan pengawasan, dia menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan melakukan monitoring setiap hari guna mengantisipasi kasus-kasus di daerah. ”Akan ada evaluasi bertahap dan monitor,” jelasnya.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penyekatan dalam masa PPKM level 3 selama periode Nataru. Masyarakat akan tetap diizinkan bermobilitas dengan tetap mematuhi ketentuan PPKM level 3 sesuai dengan inmendagri terbaru. ”Meski tidak ada penyekatan, pemerintah mengatur lalu lintas masyarakat agar lebih tertib dan ketat,” ujarnya.

Beberapa pengetatan yang akan diterapkan adalah pemantauan status kesehatan masyarakat yang lebih detail dan teliti mencakup status vaksinasi, negatif Covid-19, serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Kemudian, pemantauan ketat terhadap destinasi yang mungkin menjadi tujuan berlibur masyarakat. ”Apabila diperlukan, menutup tempat wisata yang sulit dikendalikan pemda setempat,” jelas Plate.

Dia berharap tidak ada penolakan terhadap penerapan PPKM level 3 pada periode Nataru. ”Ini (penerapan PPKM level 3, Red) bersifat sementara. Kami berharap masyarakat bisa bekerja sama,” ujarnya.

Upaya itu, kata Plate, sekaligus menjadi ikhtiar pemerintah untuk mempertahankan capaian penanganan Covid-19 di Indonesia yang sudah menunjukkan perbaikan. Dalam sepekan terakhir, jumlah kasus aktif nasional menurun 892 kasus. Dari 9.018 kasus pada 14 November 2021 menjadi 8.126 kasus pada 21 November 2021. Lalu, pertambahan kasus baru saat ini relatif rendah, yakni rata-rata 362 kasus setiap hari.

Epidemiolog dan peneliti senior Kamaluddin Latief menilai penetapan kebijakan untuk mengatur mobilitas itu sudah tepat. Sebab, peningkatan mobilitas selalu diiringi kenaikan tren kasus, bahkan jumlah kematian. ”Data di luar negeri maupun di tanah air menunjukkan kasus bisa naik lebih dari dua kali lipat dalam dua minggu pascalibur panjang,” tuturnya.

Guna mendorong masyarakat mematuhi kebijakan tersebut, tambah Kamal, prinsip promosi dan pencegahan kesehatan yang masif, sistematis, dan multisektor harus dikedepankan. Namun, jika semua itu tidak cukup dan tidak diikuti perubahan perilaku yang baik dari masyarakat, reward dan punishment harus sudah diberlakukan.

Bantuan Vaksin

Selain membatasi pergerakan dan kerumunan, pemerintah terus berupaya memenuhi target vaksinasi Covid-19. Pada Desember nanti, diharapkan 291,6 juta jiwa sudah mendapat suntikan vaksin. Yakni, 80,9 persen dosis pertama dan 59,1 persen dosis kedua.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 15 November 2021, saat ini tercatat 130,08 juta jiwa atau 65,34 persen sudah menjalani vaksinasi dosis pertama. Untuk dosis kedua, baru 43,8 persen atau 91,2 juta jiwa.

Kabar baiknya, dalam upaya mengejar target vaksinasi ini, Indonesia kembali memperoleh hibah vaksin dari negara sahabat. Prancis berencana memberikan bantuan 1 juta dosis vaksin. Itulah yang disampaikan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian saat bertemu dengan Menlu Retno Marsudi kemarin.

”Indonesia menyampaikan apresiasi rencana tambahan dukungan vaksin sebesar 1 juta dosis dari Prancis,” ujar Retno seusai pertemuan diplomatik kedua Menlu.

Bantuan serupa diberikan Prancis sebelumnya. Sebanyak 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca dihibahkan kepada Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu juga menandatangani Plan of Action for the Deepening of Strategic Partnership between Indonesia-France for the Period of 2022–2027. Plan of action ini merupakan guidance yang lebih jelas bagi penguatan kemitraan lima tahun ke depan.

Beberapa prioritas dalam rencana aksi tersebut adalah kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi, dan maritim. Untuk kesehatan, kerja sama kedua negara dilanjutkan dalam konteks memperkuat arsitektur kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.

Untuk kerja sama maritim, kedua negara sepakat melakukan dialog maritim tahun depan. ”Kami juga sepakat meningkatkan kerja sama pertahanan,” ungkap Retno.

Sebagaimana diketahui, kedua negara telah menandatangani kerja sama pertahanan pada Juni 2021. Menteri Pertahanan RI Prabowo juga telah bertemu dengan Menlu Prancis untuk membahas kerja sama pertahanan.

Dalam pertemuan kemarin, Retno kembali menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Oktober di Roma. Yakni, mengenai pentingnya alih teknologi joint development and production dalam kerja sama pertahanan. ”Kami sepakat memulai pertemuan atau mekanisme 2+2 meeting mulai tahun depan,” katanya.

MENGANTISIPASI LONJAKAN KASUS SAAT NATARU

Pemerintah mengeluarkan pedoman bagi kepala daerah selama periode libur Natal dan tahun baru. Berikut poin-poin utama aturan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri 62/2021.

1. Sosialisasikan peniadaan mudik dan bepergian yang tidak primer.

2. Lakukan pelarangan cuti bagi ASN dan imbauan penundaan cuti kepada swasta.

3. Meniadakan kegiatan seni dan olahraga serta merekayasa aktivitas PKL di pusat keramaian.

4. Peniadaan aktivitas tahun baru di tempat keramaian dan menutup alun-alun kota.

5. Pembagian rapor sekolah dilakukan pada Januari 2022.

6. Pengetatan dan pembatasan aktivitas gereja selama momen Natal.

7. Pengetatan di tempat-tempat wisata.

Artikel Asli
Dipublikasikan pada 25 Nov 2021 20:04 PM
Sumber: jawapos.com
IndonesiaToday merupakan situs agregator berita yang mengambil informasi dari berbagai sumber berita terpercaya dan menampilkannya dalam satu situs. Semua informasi yang ditampilkan adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis berita (sumber).
Komentar
Rekomendasi untuk Anda
Paling banyak dibaca hari ini