Integrasi Super Apps Kementerian Harus Menyesuaikan Fungsi

INDONESIATODAY
indonesiatoday.co.id


Integrasi Super Apps Kementerian Harus Menyesuaikan Fungsi

INDONESIATODAY.CO.ID – Upaya digitalisasi nyatanya tak lantas membuat anggaran pendapatan belanja negara (APBN) efisien. Justru, malah semakin boros. Sebab, setiap kementerian/lembaga (K/L) berlomba-lomba membuat aplikasi.

Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menegaskan, pemborosan anggaran perlu ditekan dengan berbagai cara. Karena ruang fiskal semakin terbatas akibat pembengkakan biaya subsidi dan dana kompensasi energi.

“Dana APBN juga terbatas karena ada beberapa proyek infrastruktur yang sedang dijadwalkan selesai sebelum 2024 serta anggaran persiapan Pemilu yang tidak kecil,” tegasnya saat dihubungi Jawa Pos, tadi malam.

Bhima mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah untuk penyatuan aplikasi pemerintah dalam super apps. Justru perlu dipercepat. Karena jika banyak aplikasi yang tak terurus dengan baik, malah down. Sistem error. Fiturnya tidak optimal dimanfaatkan pengguna.

Keamanan data juga menjadi perhatian. Mengingat, aplikasi menyimpan data pengguna. Ketika terlalu banyak aplikasi, maka akan semakin keluar biaya besar untuk monitoring dan pengawasan.

Hanya saja, penggabungan ratusan ribu aplikasi tersebut masih harus dipilah-pilah. Tergantung utilitas, sasaran, fungsi, dan biaya operasionalnya. “Harus dipilah-pilah. Mana yang bisa disatukan, dipisah, dan upgrade,” imbuhnya.

Lulusan University Of Bradfor itu menilai, integrasi bisa dilakukan pada aplikasi yang bisa disatukan yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat. Disatukan dengan model online single submission. Sedangkan, aplikasi dengan fungsi teknis belum tentu bisa digabung dalam satu super apps.

“Misalnya, terkait aplikasi Kementerian Keuangan yang fokus dengan pajak tentu akan berbeda dengan aplikasi Kementerian Kehutanan seperti pendataan wilayah tentu akan berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, keuangan negara memang tengah digunakan untuk mentransformasi ekonomi, government (pemerintahan), dan citizen menjadi digital. Sayangnya, digitalisasi di aspek pemerintahan tidak semuanya digunakan dengan secara benar. Akibatnya, membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien.

“Bayangkan kita punya 400 ribu aplikasi dan juga 24 ribu kementerian/lembaga. Setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu di Bali International Convention Center, Senin (12/7).

Dia berkomitmen akan melakukan intergovernmental connection untuk menampung keperluan ekonomi, pemerintah, dan publik. Yakni melalui pengembangan e-goverment. “Jadi nggak setiap kementerian/lembaga membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable tapi mereka akan lebih terkoordinasi,” jelasnya.

Dalam membangun transformasi, Ani juga memperhatikan faktor keamanan siber. Menurut dia, situs pemerintah kerap menjadi sasaran serangan hacker. Apalagi sekarang sudah menerapkan digital signature.

“Jadi pembelian ATK (alat tulis kertas) turun, tapi sekarang biaya internet naik. Birokrasi pinter caranya turun di ATK, terus naikin di internet. Jadi sama aja,” selorohnya.

Sumber : jawapos.com
Note:
Apabila isi berita kurang lengkap dan tidak jelas, silahkan baca selengkapnya dengan klik tautan 'Lihat artikel asli' di atas. Jika terdapat kesalahan informasi pada berita ini, silahkan hubungi kami melalui email [email protected].
Klik disini untuk mengikuti akun Google News kami agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler Hari Ini