Indonesia Darurat Judi Online, Pemerintah Harus Lakukkan Langkah Ini

Monday, 27 May 2024
Indonesia Darurat Judi Online, Pemerintah Harus Lakukkan Langkah Ini
Indonesia Darurat Judi Online, Pemerintah Harus Lakukkan Langkah Ini



INDONESIATODAY.CO.ID  - Kasus terkait judi online terus bermunculan. Dari level bandar yang ditangkap sampai warga biasa yang menjadi korban hingga menimbulkan dampak negatif lainnya selalu menjadi topik pembicaraan hangat di masyarakat.


Korban dari darurat judi online yang semakin meresahkan di Indonesia ini datang dari berbagai kalangan. Namun kebanyakan, yang jadi incaran adalah mereka yang datang dari ekonomi lemah hingga literasi yang kurang baik.


Benar-benar jadi momok menakutkan yang tidak pandang bulu. Pokoknya ngeri. Jangan sampai keluarga kita menjadi korban dari tipu daya judi online ini.


Bikin geger lagi adalah kabar mengenai TNI Lettu Laut Eko Damara (30) diduga bunuh diri usai terlilit utang akibat judi online. Hal ini juga menjadi atensi dari pemerintah melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).


Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, Indonesia saat ini darurat judi online. "Saya ingin kembali menekankan bahwa Indonesia darurat judi online. Satu dari sekian banyak orang, terutama kasus terkini, bahwa kabar seorang perwira TNI buruh diri diduga terlilit utang karena judi online,” kata Budi Arie baru-baru ini di Jakarta.


Terkait kasus TNI bunuh diri gara-gara judi online itu mengemuka karena viral di media sosial. Personel kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RI-PNG Batalyon Infanteri 7 Marinir itu meninggalkan utang sekitar Rp 819 juta sebelum bunuh diri.


Namun kasus tersebut hanya satu contoh dari banyaknya kasus serupa, masyarakat yang terjerat tipu daya judi online. Alih-alih kaya dalam waktu singkat, uang raib ditelan bandar judi online. Ngerinya, uang modal bertaruh judi tadi diambil dari pinjaman online yang efeknya nggak kalah ngeri.


Melihat fenomena tersebut, Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyebut, fenomena judi online yang sedang mengincar masyarakat Indonesia merupakan akumulasi dari peliknya masalah hidup si korban. 


Menurut Fithra, masalah tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan literasi keuangan yang baik saja. Ada persoalan lainnya yang juga perlu jadi atensi pemerintah. Jadi tidak bisa jika hanya memiliki literasi digital dan literasi keuangan yang cukup saja.


"Literasi adalah satu hal mungkin yang perlu kita perlu kita push. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus kemudian meningkatkan taraf hidup mereka kenapa sih mereka masih judi online?" kata Fithra ditemui JawaPos.com usai acara Media Talkshow HUT ke-16 SRC di Jakarta, Senin (27/5).



Fithra lebih jauh bercerita mengenai kondisi saat pandemi Covid-19. Banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan sumber pencaharian mereka. Sehingga judi online dengan janji manisnya kemudian menghipnotis korban, mereka yang lemah iman, lemah akal, ingin instan saja. 


Parahnya, judi online tadi dianggap sebagai harapan yang bisa menyelamatkan finansial mereka. Itulah yang lebih berbahaya menurut Fithra dan alasan mengapa literasi saja tidak cukup.


Fithra juga mengutip data dari LPS yang menyebut kalau 98% orang Indonesia memiliki tabungan tidak lebih dari Rp 1,8 juta di rekening mereka. Artinya, mereka yang memiliki tabungan di atas angka tersebut sudah tergolong elit


Karena mungkin tadi, income-nya rendah. Nah ini akar masalahnya disini. Literasi digital iya, tapi akar masalahnya adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat," tegas Fithra.


Yang mesti dilakukan pemerintah, selain gencar melakukan pemblokiran situs atau platform judi online, menurut Fithra juga perlu mendorong sektor-sektor lainnya, terlebih sektor informal untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. 


"Yang dilakukan pemerintah sudah bagus, dengan Kemenkominfo melakukan pemblokiran dan sebagainya. Kepolisian juga gencar melakukan penangkapan dan sebagainya, tapi yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah ikut menaikkan taraf hidup masyarakat, misalnya dengan membantu UMKM dan sebagainya. Jadi literasi saja tidak cukup kalau masyarakat sendiri masih kurang (ekonominya)," tandas Fithra.


Sumber: jawapos

SEBELUMNYA

Komentar

Artikel Terkait

Terkini