HEADLINE: Hakim Agung Terjerat Suap Pengurusan Perkara di MA, Penanganannya?

INDONESIATODAY
indonesiatoday.co.id


HEADLINE: Hakim Agung Terjerat Suap Pengurusan Perkara di MA, Penanganannya?

INDONESIATODAY.CO.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia menjadi hakim agung pertama yang dijerat KPK atas dugaan suap penanganan perkara di MA. 

Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya yang diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Adapun sembilan tersangka suap yakni Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, dan Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA.

BACA JUGA: Terlibat Kasus Suap, Sudrajad Dimyati Diberhentikan dari Jabatan Hakim Agung BACA JUGA: KPK Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati BACA JUGA: VIDEO: OTT Kasus Suap, Mahkamah Agung Sebut Akan Ikuti Proses Hukum KPK

Kemudian dua PNS MA bernama Redi (RD) dan Albasri (AB), lalu dua pengacara bernama Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES), serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Baca Juga

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Suap Penanganan Perkara di MA Kronologi OTT KPK Terkait Kasus Suap Pengurusan Perkara Mahkamah Agung Pengacara Yosep Parera Tersangka Suap Hakim Agung: Kami Korban, Setiap Aspek Harus Keluar Uang

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, pengungkapan kasus suap yang melibatkan hakim agung, pegawai MA, dan pengacara ini menunjukkan pembenaran indikasi bahwa budaya mengurus perkara di pengadilan memang berbiaya tinggi.

"Selain ongkos perkara, fee advokat, harus ditambah biaya suap hakim supaya menang," ucap Fickar saat dihubungi liputan6.com, Jumat (23/9/2022).

Selain itu, dia menilai, kasus ini terjadi akibat lemahnya pola rekrutmen hakim agung yang dilakukan Komusi Yudisial (KY). Fickar menyoroti terputusnya pola pengawasan yang dilajukan KY selaku lembaga yang menjaring calon hakim agung.

"Karena ternyata KY tidak bisa membina dan mengawasi hakim agung-hakim agung yang telah direkrutnya," katanya.

Perbaikan sistem peradilan yang memberikan gaji besar kepada para hakim, termasuk hakim agung dinilai telah gagal total. Karena ternyata gaji besar saja tidak cukup untuk mencegah perilaku koruptif sang pengadil.

"Artinya peristiwa ini mengindikasi lemahnya kesadaran berbangsa. Sebab Mahkamah Agung seharusnya dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif yang menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat."

"Seharusnya hakim agung sebagai hakim di puncak kekuasaan kehakiman tak lagi tergiur dan memikirkan materi karena mereka sudah matang dan tua. Mereka seharusnya sudah tumbuh sebagai ‘dewa’ keadilan yang mumpuni," ujar Fickar.

Peristiwa ini juga mengindikasikan ternyata sistem pembuktian terbalik belum dilaksanakan dengan konsisten, karena tidak tergambar kekhawatiran para pejabat termasuk hakim agung dalam memperoleh harta secara melawan hukum. Padahal pertanggungjawaban ketat telah dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Ternyata tidak ngefek apa-apa. Karena itu, menurut saya UU tentang Perampasan Aset menjadi sangat relevan untuk disahkan agar harta-harta pejabat publik yang ilegal dapat dirampas oleh negara," kata Abdul Fickar Hadjar.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir menyatakan bahwa tindak pidana korupsi esensinya bukan persoalan hukum saja. Tetapi yang lebih dominan justru penyelengaraan negara yang menjadi domain hukum administrasi pemerintahan, khususnya hukum administrasi keuangan negara.

"Terjadinya korupsi ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi keuangan negara," katanya kepada liputan6.com, Jumat.

Menurut dia, jika penyelenggaraan pemerintahan tergolong good governance, maka akan menghasilkan angka korupsi yang rendah. Sebaliknya, jika penyelenggaraan negara tergolong bad governance, maka angka korupsi akan semakin tinggi.

"Celakanya dalam pemberantasan Tipikor (tindak pidana korupsi) lebih mengandalkan hukum pidana dari pada hukum administrasi pemerintahan, khususnya administrasi keuangan negara. Padahal justru perbaikan penegakan hukum adminstrasi dan administrasi keuangan negara sebagai pencegah terjadinya tipikor, bukan hukum pidana,".

"Terjadinya tipikor adalah limbah dari terjadinya bad governance. Jadi kalau ingin berantas korupsi harus bisa menciptakan good governance," ujar Mudzakkir menandaskan.

Sumber : liputan6.com
Note:
Apabila isi berita kurang lengkap dan tidak jelas, silahkan baca selengkapnya dengan klik tautan 'Lihat artikel asli' di atas. Jika terdapat kesalahan informasi pada berita ini, silahkan hubungi kami melalui email [email protected].
Klik disini untuk mengikuti akun Google News kami agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler Hari Ini