Ganjar Enggan Komentari Presiden Bisa Kampanye, PDI Prediksi Sejak Lama

Friday, 26 January 2024
Ganjar Enggan Komentari Presiden Bisa Kampanye, PDI Prediksi Sejak Lama
Ganjar Enggan Komentari Presiden Bisa Kampanye, PDI Prediksi Sejak Lama

indonesiatoday.co.id: Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo enggan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan presiden bisa memihak dan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024.

Hal itu diungkap Ganjar usai menonton pementasan teater lakon Musuh Bebuyutan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Kota Yogyakarta, Rabu petang 24 Januari 2024.

"Halah, nonton (teater) iki wae, kok (tanya soal) presiden, nggak (komentar), nonton ini saja," kata Ganjar.

Ganjar yang turut datang bersama cawapres Mahfud MD dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malam itu justru membicarakan soal pentas teater yang digawangi seniman monolog Butet Kartaradjasa itu.

"Pertunjukkan (teater) ini kan dulu pernah hampir tidak berjalan namun akhirnya bisa, menurut saya inilah ekspresi para seniman memberikan catatan kritik sosial," kata dia.

"Jadi kalau ada yang mendengarkan (soal kritik dari teater) ini jangan baper (bawa perasaan)," imbuh dia.

"Nikmati saja, kita merasakan rasanya masyarakat," ujar Ganjar lagi.

Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, soal sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bisa memihak itu sudah lama diprediksi internal partainya.

"(Keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pemilu itu) itu hal yang sudah diprediksi lama," kata Hasto.

PDIP mengaku tak kaget dengan pernyataan Jokowi yang akhirnya diungkap secara terang-terangan itu.

"Tidak (kaget), hanya sebelumnya kami di PDIP berdoa, berharap, beliau (presiden) masih dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," kata dia.

PDIP pun telah mengamati, di tataran masyarakat umum, muncul banyak sentimen negatif atas pernyataan Jokowi tersebut.

"Kami melihat reaksi dari kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," imbuh Hasto.

Sebab, kata Hasto, sesuai dengan konstitusi, Jokowi selaku kepala negara seharusnya bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sijogja.com

Komentar

Artikel Terkait

Terkini