Bupati Mojokert : Angka Perkawinan Anak di Indonesia Cukup Tinggi

INDONESIATODAY
indonesiatoday.co.id


Bupati Mojokert : Angka Perkawinan Anak di Indonesia Cukup Tinggi

Mojokerto (INDONESIATODAY.CO.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berkolaborasi dengan Lembaga Kemaslihatan Keluarga Nahdalatul Ulama (LKKNU) menggelar pembinaan dan pelatihan kepemudaan pencegahan pernikahan anak usia dini, Rabu (13/7/2022). Pembinaan dan pelatihan digelar di aula salah satu perusahaan di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP).

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, perkawinan anak saat ini menjadi masalah yang luar biasa di Indonesia sehingga pembinaan dan pelatihan kepemudaan pencegahan pernikahan anak usia dini menjadi salah satu program percepatan yang tidak bisa ditunda lagi. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS, angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi.

“Yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21 persen dari total jumlah anak. Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak,” ungkapnya.

Baca Juga:Jadi Inspektur Upacara TMMD Imbangan ke-105, Ini Harapan Wakil Bupati MojokertoMusim Kemarau, Petani Padi di Mojokerto Gagal PanenPemkab Mojokerto Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori MadyaAntisipasi Wabah PMK, Disperindag Kabupaten Mojokerto Gencar Sosialisasi Aplikasi Marketplace ‘Tumbas’Bupati Mojokerto Masak Mie, Kapolres Masak Tumis, Dandim Masak Telur

Jumlah tersebut berbanding kontras dengan laki-laki, dimana laki-laki berumur 20-24 tahun yang menikah di usia anak, hanya 1 dari 100 laki-laki. Masih kata Bupati, Data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada tahun 2020, angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7 persen dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin.

“Ini akan berpotensi melonjak karena Undang-undang Perkawinan dirubah tahun 2019, yang semula usia minimum calon pengantin 16 tahun meningkat menjadi 19 tahun. Pasangan yang menikah di bawah umur rentan beresiko empat kali lebih banyak mengalami putus sekolah, dibandingkan yang menikah diatas usia 18 tahun,” jelasnya.

Selain itu, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini, rentan resiko pada kesehatan pasangan wanita maupun bayinya serta gangguan psikologis ibu bayi. Beberapa penyebab perkawinan anak sangat kompleks sekali yakni, kehamilan yang tidak diinginkan, kemiskinan, Interpretasi nilai adat istiadat tertentu.

“Persoalan tersebut paling banyak kasusnya terjadi di daerah perkotaan. Negara kita ini juara pernikahan dini dan itu arahnya tidak bagus untuk negara ini. Rentetannya pun panjang, mulai stunting, kematian ibu, kemiskinan, tenaga kerja tidak terampil, belum lagi secara psikis yang tidak siap, bisa alami percecokan, perceraian dan anaknya terlantar,” cetusnya.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan, hasil observasi menunjukkan setidaknya terdapat sembilan faktor yang menurut para informan menjadi pendorong praktik perkawinan anak. Faktor sosial 28,5 persen menjadi yang paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak. Yang paling besar adalah faktor sosial.

“Karena ini termasuk pola pikir yang dipengaruhi pendapat-pendapat terutama saat ini adanya informasi di medsos. Presiden telah memberikan arahan terkait Strategi Nasional (Stranas) pencegahan perkawinan anak. Hal tersebut untuk menangani permasalahan perkawinan anak yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ujarnya.

Secara tegas RPJMN menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024. Perkawinan anak pun menjadi prioritas nasional yang dimandatkan pemerintah daerah. Dalam Stranas tersebut, terdapat Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sudah mencakup sasaran pencegahan perkawinan anak.

“SDGs Desa kelima adalah keterlibatan perempuan desa dengan salah satu tujuannya adalah pendewasaan usia perkawinan. Yang ketiga, strategi nasional pencegahan pernikahan anak yaitu menurunkan angka perkawinan dari 11,21 persen menjadi 8,74 persen di tahun 2024. Strateginya menjamin pelaksanaan pengadaan regulasi, meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tata kelola kelembagaan,” tuturnya.

Yakni semua lembaga yang berhubungan dengan perkawinan anak. Bupati menambahkan, untuk melancarkan pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto juga telah menandatangani MoU dengan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto yakni terkait stunting, khususnya dispensasi nikah.

“Calon pengantin yang belum usia 19 tahun kita cegah dulu untuk menikah agar bisa menunda pernikahannya. BKKBN telah merekomendasikan usia pernikahan yang ideal di usia yang sudah matang, yaitu di usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Meskipun undang-undang perkawinan ini menetapkan 19 tahun. Tetapi inilah usia ideal secara fisik dan psikis,” pungkasnya. [tin/kun]

Sumber : beritajatim.com
Note:
Apabila isi berita kurang lengkap dan tidak jelas, silahkan baca selengkapnya dengan klik tautan 'Lihat artikel asli' di atas. Jika terdapat kesalahan informasi pada berita ini, silahkan hubungi kami melalui email [email protected].
Klik disini untuk mengikuti akun Google News kami agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler Hari Ini