116 KPPS Tidak Bisa Tercover BPJS Kota Kediri, Ini Penjelasan Kepala Dinas Sosial

Saturday, 3 February 2024
116 KPPS Tidak Bisa Tercover BPJS Kota Kediri, Ini Penjelasan Kepala Dinas Sosial
116 KPPS Tidak Bisa Tercover BPJS Kota Kediri, Ini Penjelasan Kepala Dinas Sosial
Kediri, indonesiatoday.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait bantuan aktivasi dan pembuatan BPJS Kesehatan para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar semua KPPS tercover BPJS Kesehatan. 
 
Sehingga ketika nantinya jika ada KPPS yang sakit bisa mendapatkan pelayanan secara gratis dari pemerintah dengan klaim BPJS Kesehatan mereka.

Jumlah KPPS adalah 5.992, dari jumlah tersebut 244 KPPS yang belum termasuk dalam BPJS Kota Kediri, 70 KPPS sudah tercover BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat, 58 KPPS telah diproses pengaktifan BPJS Kesehatan, dan 116 KPPS tidak dapat diproses.
 
Baca Juga: Panen Raya Mundur, Bulog Cabang Kota Kediri Gencar Beri Bantuan Pangan Kepada Masyarakat

“Tidak bisa kami proses karena bukan KTP orang Kediri, kemungkinan mereka tinggal di Kota Kediri untuk sekolah atau bekerja,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Paulus Luhur Budi saat diwawancarai, Sabtu (3/2).

PBI Kota Kediri hanya bisa diberikan kepada masyarakat Kota Kediri, setelah mendapatkan BPJS Kesehatan ini KPPS bisa mendapatkan perawatan ketika sakit dibiayai oleh Pemerintah Kota Kediri di kelas 3 dan tidak bisa naik kelas.

Kota Kediri sendiri sudah berhasil mencapai 100 persen Universal Health Coverage (UHC) dimana masyarakat Kota Kediri sudah tercover kesehatannya oleh Pemerintah Kota Kediri. 
 
Jika memang ada yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan, Paulus menjelaskan jika bisa jadi masyarakat mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri dan membayar sendiri. Sehingga ketika masyarakat tidak bisa membayar BPJS Kesehatan mereka menjadi non-aktif.

Selain itu Dinsos juga membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat yang sulit menjangkau informasi terkini seperti lansia atau masyarakat yang terlantar melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di setiap kelurahan.
 
Baca Juga: Peringati Hari Lahan Basah, Pangdam V Brawijaya Buka Perkemahan Saka Wira Kartika

“Saya sudah sampaikan dalam pertemuan setiap bulan, agar TRC selalu aktif untuk mensosialisasikan pemilu,” ujar Paulus.

Paulus berharap saat pemilu nanti TRC bisa membantu KPPS dalam menjangkau masyarakat yang sulit untuk dijangkau atau tidak bisa datang ke TPS. 
 
Hal ini bertujuan untuk mensukseskan pemilu 2024, sehingga masyarakat harus saling bekerja sama.

Reporter              : Dhea Safia
Editor                    : Achmad Saichu

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: koranmemo.com

Komentar

Artikel Terkait

Terkini